PERATURAN  BARU 

Periode

 

01. Surat S-1300/PJ.51/2002 20-Dec-02 PPN Atas Kakao
02. Surat Edaran SE-17/PJ.42/2002 17-Dec-02 Petunjuk Pelaksanaan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-337/PJ./2002 Tanggal 2 Juli 2002
03. Surat Edaran SE-05/PJ.24/2002 17-Dec-02 Langkah-Langkah Dalam Menghadapi Akhir Tahun Anggaran 2002
04. Surat Edaran SE-09/PJ.31/2002 17-Dec-02 Pengantar Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-520/PJ./2002 Tanggal 11 Desember Tentang Jenis-Jenis Harta Yang Dipergunakan Dalam Usaha Jasa Telekomunikasi Seluler Yang Termasuk Dalam Kelompok Harta Berwujud Bukan Bangunan Untuk Keperluan Penyusutan
05. Surat Edaran SE-18/PJ.41/2002 17-Dec-02 Penyampaian SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2002 Oleh Wajib Pajak
06. Keputusan Direktur Jenderal Pajak KEP-522/PJ./2002 16-Dec-02 Pelaksanaan Teknis Tata Cara Pemindahbukuan Atas Kekeliruan Pembayaran Pajak Penghasilan Dalam Mata Uang Dollar Amerika Serikat
07. Keputusan Direktur Jenderal Pajak KEP-520/PJ./2002 11-Dec-02 Jenis-Jenis Harta Yan Dipergunakan Dalam Usaha Jasa Telekomunikasi Seluler Yang Termasuk Dalam Kelompok Harta Berwujud Bukan Bangunan Untuk Keperluan Penyusutan
08. Surat S-1260/PJ.532/2002 3-Dec-02 Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai Atas Jasa Penyediaan Pengemudi
09. Surat S-1250/PJ.51/2002 2-Dec-02 PPN dan PPnBM Atas Impor Pesawat Untuk Keperluan Jasa Angkutan Umum
10. Surat S-1179/PJ.51/2002 22-Nov-02 Penjelasan PPN Atas Produk Komoditi Ekspor Perikanan
11. Surat S-1180/PJ.53/2002 22-Nov-02 Pengenaan Bea Materai Pada Surat Kuasa Penarikan Tabungan
12. Surat S-1175/PJ.53/2002 20-Nov-02 Perlakuan Perpajakan Untuk Pemegang Hak Lisensi

01. Surat Edaran SE-03/PJ.31/2002 4-Dec-02 Pengantar Keputusan Menteri Keuangan Nomor 486/KMK.03/2002 Tanggal 28 Nopember 2002 Tentang Penilaian Kembali Aktiva Tetap Perusahaan Untuk Tujuan Perpajakan Dan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-519/PJ./2002 Tanggal 2 Desember 2002 Tentang Tata Cara Dan Prosedur Pelaksanaan Penilaian Kembali Aktiva Tetap Perusahaan Untuk Tujuan Perpajakan
02. Surat Edaran SE-338/PJ./2002 3-Dec-02 Ralat Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor -337/PJ./2002 Tentang Penentuan Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran Dan Penyetoran Pajak Penghasilan Yang Jatuh Tempo Pembayaran Dan Penyetorannya Pada Tanggal 10 Nopember 2002
03. Keputusan Direktur Jenderal Pajak KEP-519/PJ./2002 2-Dec-02 Tata Cara Dan Prosedur Pelaksanaan Penilaian Kembali Aktiva Tetap Perusahaan Untuk Tujuan Perpajakan
04. Surat Edaran SE-56/PJ.53/2002 29-Nov-02 Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai Atas Penyerahan Jasa Persewaan Ruangan Dan Atau Rumah Yang Dilakukan Oleh Orang Pribadi
05. Surat Edaran SE-333/PJ./2002 29-Nov-02 Bank Yang Sudah Terkoneksi Dengan Direktorat Jenderal Pajak
06. Surat S-140/PJ.41/2002 29-Nov-02 Lampiran Surat Pemberitahuan Tahunan PPh Tahun 2002 Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu
07. Surat Edaran SE-55/PJ.52/2002 28-Nov-02 Pemanfaatan Data PK-PM
08. Keputusan Menteri Keuangan 486/KMK.03/2002 28-Nov-02 Penilaian Kembali Aktiva Tetap Perusahaan Untuk Tujuan Perpajakan
01. Keputusan Menteri Keuangan 474/KMK.01/2002 19-11-2002 Pemberian Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Bahan Baku/Komponen Untuk Pembuatan Peralatan dan Jaringan Telekomunikasi Oleh Industri Telekomunikasi
02. Keputusan Menteri Keuangan 476/KMK.03/2002 19-11-2002 Pelunasan Bea Materai Dengan Cara Pemateraian Kemudian
03. Surat S-1163/PJ.51/2002 14-11-2002 Perlakuan PPN Impor Atas Barang Yang Di Impor Kembali
04. Surat S-1160/PJ.53/2002 13-11-2002 Pajak Pertambahan Nilai Atas Pembayaran Pesangon
05. Surat S-1158/PJ.51/2002 13-11-2002 PPnBM Atas Produk Bedak Talek Dan Tissue Basah
06. Surat S-896/PJ.322/2002 13-11-2002 Penegasan Tentang PPN Atas Kompesasi Kerugian Dari Penghentian Perjanjian Pemasaran
07. Surat S-895/PJ.311/2002 13-11-2002 Fasilitas Perpajakan Dalam Rangka Kontrak Karya
08. Surat S-887/PJ.311/2002 11-11-2002 Permohonan Penegasan Penghasilan Tidak Teratur
09. Surat S-1144/PJ.53/2002 11-11-2002 Pungutan PPN atas Jasa Subkontrak/Maklon di Kawasan Berikat
10. Surat S-1098/PJ.51/2002 29-10-2002 PPN Atas Beras Yang Dikemas
11. Surat S-823/PJ.312/2002 24-10-2002 Permohonan Penjelasan Tentang Perpajakan Dalam Hal Joint Operation
12. Surat S-822/PJ.313/2002 24-10-2002 Istilah Pedagang Pengumpul Pada Pungutan PPh Pasal 22

01. Surat Edaran SE-07/PJ.3/2002 13-11-2002 Pemberitahuan Berlakunya Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Arab Mesir
02. Keputusan Direktur Jenderal Pajak KEP-474/PJ./2002 12/11/02 Perubahan Atas Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-645/PJ./2001 Tentang Bentuk, Jenis, dan Kode Kartu, Formulir, Surat, dan Buku yang Digunakan Dalam Pelaksanaan Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa
03. Surat Edaran SE-332/PJ/2002 11/11/02 Pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak Bagi Pengurus, Komisaris, dan Pemegang Saham Wajib Pajak Badan
04. Keputusan Menteri Keuangan 469/KMK.04/2002 7/11/02 Tata Cara Pemberian Imbalan Bunga di Bidang Kepabeanan Dan Cukai
05. Keputusan Menteri Keuangan 469/KMK.04/2002 7/11/02 Tata Cara Pemberian Imbalan Bunga di Bidang Kepabeanan dan Cukai
06. Keputusan Menteri Keuangan 456/KMK.04/2002 30-10-2002 Perjanjian Jangka Waktu Impor Mesin, Barang Dan Bahan Yang Mendapatkan Fasilitas Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 135/KMK.01/2000 Tentang Keringan Bea Masuk Atas Impor Mesin, Barang Dan Bahan, Dalam Rangka Pembangunan/Pengembangan Industri/Industri Jasa
07. Keputusan Menteri Keuangan 455/KMK.04/2002 30-10-2002 Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 5/KMK.01/1993 Tentang Penunjukan Bank Sebagai Bank Persepsi Dalam Rangka Pengelolaan Setoran Penerimaan Negara
08. Keputusan Menteri Keuangan 454/KMK.04/2002 30-10-2002 Registrasi Importir
09. Keputusan Menteri Keuangan 453/KMK.04/2002 30-10-2002 Tatalaksana Kepabeanan Di Bidang Impor
10. Keputusan Menteri Keuangan 452/KMK.04/2002 28-10-2002 Perubahan Keempat Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 101/KMK.05/1997 Tentang Pemberitahuan Pabean
11. Keputusan Menteri Keuangan 450/KMK.01/2002 28-10-2002 Perubahan Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 304/KMK.01/2002 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang
12. Keputusan Menteri Keuangan 449/KMK.04/2002 28-10-2002 Penetapan Tarif Cukai dan Harga Dasar Hasil Tembakau
13. Surat S-1087/PJ.51/2002 23-10-2002 Faktur Pajak Standar Yang Terdiri Dari Beberapa Halaman
14. Surat S-1086/PJ.51/2002 22-10-2002 PPN Dan PPn BM Atas Barang Kena Pajak Yang Dikembalikan dari Toko Bebas Bea ke Supplier
15. Surat S-1082/PJ.51/2002 22-10-2002 PPnBM Atas Film Gulungan
16. Surat S-1081/PJ.51/2002 22-10-2002 PPN Atas Penjualan Voucher Hotel Dan Biro Perjalanan
17. Surat S-1076/PJ.52/2002 22-10-2002 Penjelasan PPN dan PPnBM Tidak Dipungut Bagi Perusahaan Di Kawasan Berikat Nusantara

01. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia 447/KMK.03/2002 22-10-2002 Bagian Penghasilan Sehubungan Dengan Pekerjaan Dari Pegawai Harian Dan Mingguan Serta Pegawai Tidak Tetap Lainnya Yang Tidak Dikenakan Pemotongan Pajak Penghasilan
02. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia 432/KMK.01/2002 21-10-2002 Penetapan Tarip Bea Masuk Produk-Produk Baja Tertentu
03. Surat Edaran SE-53/PJ.53/2002 21-10-2002 Langkah-Langkah Penanganan Restitusi Dalam Rangka Pengamanan Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai
04. Keputusan Dirijen Pajak KEP-459/PJ./2002 16-10-2002 Tata Cara Penyitaan Kekayaan Penanggung Pajak Berupa Piutang Dalam Rangka Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa
05. Surat Edaran SE-03/PJ.13/2002 15-10-2002 Pengiriman Paket SPT Tahunan PPh Beserta Kelengkapannya Tahun 2002
06. Surat S-799/PJ.311/2002 11-10-2002 Permohonan Penegasan Mengenai Angsuran PPh Pasal 25
07. Surat S-1043/PJ.53/2002 10-10-2002 PPN Untuk Penyerahan Tanah dan Bangunan Bekas Pabrik
08. Surat S-1039/PJ.53/2002 09-10-2002 Pencantuman Tambahan Penjelasan (q.q) Untuk Transaksi Impor Atas Dasar Inden
09. Surat S-1017/PJ.53/2002 02-10-2002 Permohonan Penjelasan Jasa Di Bidang Pendidikan dan Tenaga Kerja
10. Surat Edaran SE-16/PJ.42/2002 02-10-2002 Ralat Buku Petunjuk Pengisian SPT Tahunan PPh Badan
11. Surat S-770/PJ.32/2002 30-09-2002 Pembayaran Kembali Kelebihan Pembayaran Pajak Melalui Bank Dan Melalui Surat Kuasa
12. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia 423/KMK.06/2002 30-09-2002 Jasa Akuntan Publik
13. Surat S-1009/PJ.51/2002 30-09-2002 PPN atas Penyerahan Kapal Tunda
14. Surat S-767/PJ.313/2002 26-09-2002 Permohonan Klarifikasi Perlakuan Pajak Penghasilan Atas Natura Dan Atau Kenikmatan Yang Diberikan Kepada Karyawan Oleh Wajib Pajak Yang Dikenakan Pajak Penghasilan Berdasarkan Norma Perhitungan Khusus (Deemed Profit)
15. Surat S-989/PJ.53/2002 25-09-2002 Penjelasan atas BKP dan JKP di dalam EPTE (Bonded Area)
16. Surat S-752/PJ.312/2002 23-09-2002 Tax Treatment atas L/C Under GSM 102 Program

01 Keputusan Direktur Jenderal Pajak KEP-428/PJ./2002 18-09-2002 Saat Terutangnya Pajak Penjualan Barang Mewah Atas Penyerahan Barang Kena Pajak Yang Tergolong Mewah Dari Pusat Ke Cabang Atau Sebaliknya Dan Penyerahan Barang Kena Pajak Yang Tergolong Mewah Antar Cabang
02 Surat Edaran SE-49/PJ.51/2002 18-09-2002 Penyampaian Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor Kep-428/Pj./2002 Tentang Saat Terutangnya Pajak Penjualan Barang Mewah Atas Penyerahan Barang Kena Pajak Yang Tergolong Mewah Dari Pusat Ke Cabang Atau Sebaliknya Dan Penyerahan Barang Kena Pajak Yang Tergolong Mewah Antar Cabang
03 Surat Edaran SE-46/PJ.52/2002 16-09-2002 Penyampaian Keputusan Menteri Keuangan Nomor 402/Kmk.03/2002 Tentang Perubahan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 253/Kmk.03/2002 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Atas Penyerahan Barang Dagangan Oleh Pengusaha Kena Pajak Selain Yang Menggunkan Penghasilan Neto
04 Surat Edaran SE-47/PJ.51/2002 16-09-2002 Penyampaian Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-424/PJ./2002 Tanggal 16 September 2002 Tentang Penerbitan Dan Pengkreditan Faktur Pajak Yang Dibuat Tidak Tepat Waktu
05 Surat S-937/PJ.51/2002 13-09-2002 Pemindahtanganan Barang Modal
06 Surat S-928/PJ.53/2002 12-09-2002 PPN Atas Penyerahan BKP Di Luar Negeri Oleh WP Dalam Negeri Ke WP Dalam Negeri Lainnya
07 Keputusan Menteri Keuangan 390/KMK.04/2002 30-08-2002 Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 283/Kmk.01/2000 Tentang Penundaan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 94/Kmk.05/2000 Tentang Perubahan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 291/Kmk.05/1997 Tentang Kawasan Berikat, Dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 95/Kmk.05/2000 Tentang Pencabutan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 825/Kmk.00/1990 Tentang Pemasukan Dan Pengeluaran Barang Ke Dan Dari Kawasan Berikat (Bonded Zone) Di Daerah Industri Pulau Batam
08 Surat S-882/PJ.53/2002 28-08-2002 Pajak Pertambahan Nilai Atas Jasa Penyediaan Tenaga Kerja
09 Surat S-880/PJ.52/2002 28-08-2002 PPN Atas Perubahan Bentuk Usaha
10 Surat S-877/PJ.51/2002 26-08-2002 Pengenaan Ppn Terhadap Pengusaha Hasil Tembakau Dengan Kriteria Pabrik Kecil Sekali
11 Surat S-873/PJ.51/2001 23-08-2002 PPN Dan Ppnbm Atas Impor Kendaraan Bermotor
12 Surat S-869/PJ.53/2002 20-08-2002 Penjelasan PPN Atas Pemanfaatan JKP Dari Luar Daerah Pabean & Restitusi PPN
13 Surat S-864/PJ.51/2002 20-08-2002 Ppn Atas Tanah Liat
14 Surat S-863/PJ.51/2002 20-08-2002 Penegasan Perlakuan Ppn Sejak Kmk Nomor 353/Kmk.03/2001 Sampai Dengan Dikeluarkannya Kmk Nomor 63/Kmk.03/2002
15 Surat S-861/PJ.51/2002 20-08-2002 Ppnbm Atas Produk Antena Dan Reflektor Antena
16 Surat S-840/PJ.51/2002 15-08-2002 PPN Atas Pasir Besi Dan Pozzolan
17 Surat S-799/PJ.52/2002 08-08-2002 Sentralisasi Tempat Terutang Ppn
18 Surat S-794/PJ.51/2002 07-08-2002 Fasilitas Pajak Pertambahan Nilai (Ppn) Atas Impor Barang Dan Barang Modal Lainnya Oleh Perusahaan Kontrak Karya Pertambangan
19 Surat S-912/PJ.53/2002 06-09-2002 Ppn Atas Jasa Angkutan Darat
20 Surat S-791/PJ.53/2002 06-08-2002 Perlakuan Ppn Atas Jasa Pendidikan
21 Surat S-908/PJ.53/2002 04-09-2002 Pemenuhan Kewajiban Memungut, Menyetorkan, Dan Melaporkan Ppn Yang Dipungut Oleh Pemungut Ppn
22 Surat S-907/PJ.532/2002 04-09-2002 Ppn Atas Penyerahan Bkp/Jkp Kepada Maskapai Penerbangan Tujuan Luar Negeri (Jalur Internasional)
01 Keputusan Direktur Jenderal Pajak KEP-428/PJ./2002 18-09-2002 Saat Terutangnya Pajak Penjualan Barang Mewah Atas Penyerahan Barang Kena Pajak Yang Tergolong Mewah Dari Pusat Ke Cabang Atau Sebaliknya Dan Penyerahan Barang Kena Pajak Yang Tergolong Mewah Antar Cabang
02 Surat Edaran SE-49/PJ.51/2002 18-09-2002 Penyampaian Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor Kep-428/Pj./2002 Tentang Saat Terutangnya Pajak Penjualan Barang Mewah Atas Penyerahan Barang Kena Pajak Yang Tergolong Mewah Dari Pusat Ke Cabang Atau Sebaliknya Dan Penyerahan Barang Kena Pajak Yang Tergolong Mewah Antar Cabang
03 Surat Edaran SE-46/PJ.52/2002 16-09-2002 Penyampaian Keputusan Menteri Keuangan Nomor 402/Kmk.03/2002 Tentang Perubahan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 253/Kmk.03/2002 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Atas Penyerahan Barang Dagangan Oleh Pengusaha Kena Pajak Selain Yang Menggunkan Penghasilan Neto
04 Surat Edaran SE-47/PJ.51/2002 16-09-2002 Penyampaian Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-424/PJ./2002 Tanggal 16 September 2002 Tentang Penerbitan Dan Pengkreditan Faktur Pajak Yang Dibuat Tidak Tepat Waktu
05 Surat S-937/PJ.51/2002 13-09-2002 Pemindahtanganan Barang Modal
06 Surat S-928/PJ.53/2002 12-09-2002 PPN Atas Penyerahan BKP Di Luar Negeri Oleh WP Dalam Negeri Ke WP Dalam Negeri Lainnya
07 Keputusan Menteri Keuangan 390/KMK.04/2002 30-08-2002 Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 283/Kmk.01/2000 Tentang Penundaan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 94/Kmk.05/2000 Tentang Perubahan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 291/Kmk.05/1997 Tentang Kawasan Berikat, Dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 95/Kmk.05/2000 Tentang Pencabutan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 825/Kmk.00/1990 Tentang Pemasukan Dan Pengeluaran Barang Ke Dan Dari Kawasan Berikat (Bonded Zone) Di Daerah Industri Pulau Batam
08 Surat S-882/PJ.53/2002 28-08-2002 Pajak Pertambahan Nilai Atas Jasa Penyediaan Tenaga Kerja
09 Surat S-880/PJ.52/2002 28-08-2002 PPN Atas Perubahan Bentuk Usaha
10 Surat S-877/PJ.51/2002 26-08-2002 Pengenaan Ppn Terhadap Pengusaha Hasil Tembakau Dengan Kriteria Pabrik Kecil Sekali
11 Surat S-873/PJ.51/2001 23-08-2002 PPN Dan Ppnbm Atas Impor Kendaraan Bermotor
12 Surat S-869/PJ.53/2002 20-08-2002 Penjelasan PPN Atas Pemanfaatan JKP Dari Luar Daerah Pabean & Restitusi PPN
13 Surat S-864/PJ.51/2002 20-08-2002 Ppn Atas Tanah Liat
14 Surat S-863/PJ.51/2002 20-08-2002 Penegasan Perlakuan Ppn Sejak Kmk Nomor 353/Kmk.03/2001 Sampai Dengan Dikeluarkannya Kmk Nomor 63/Kmk.03/2002
15 Surat S-861/PJ.51/2002 20-08-2002 Ppnbm Atas Produk Antena Dan Reflektor Antena
16 Surat S-840/PJ.51/2002 15-08-2002 PPN Atas Pasir Besi Dan Pozzolan
17 Surat S-799/PJ.52/2002 08-08-2002 Sentralisasi Tempat Terutang Ppn
18 Surat S-794/PJ.51/2002 07-08-2002 Fasilitas Pajak Pertambahan Nilai (Ppn) Atas Impor Barang Dan Barang Modal Lainnya Oleh Perusahaan Kontrak Karya Pertambangan
19 Surat S-912/PJ.53/2002 06-09-2002 Ppn Atas Jasa Angkutan Darat
20 Surat S-791/PJ.53/2002 06-08-2002 Perlakuan Ppn Atas Jasa Pendidikan
21 Surat S-908/PJ.53/2002 04-09-2002 Pemenuhan Kewajiban Memungut, Menyetorkan, Dan Melaporkan Ppn Yang Dipungut Oleh Pemungut Ppn
22 Surat S-907/PJ.532/2002 04-09-2002 Ppn Atas Penyerahan Bkp/Jkp Kepada Maskapai Penerbangan Tujuan Luar Negeri (Jalur Internasional)

01. Surat S-639/PJ.52/2002 01-07-2002 Mengenai Penggunaan Memilih Dari Pengkreditan Pajak Masukan Ke Pengusaha Kena Pajak Pedagang Eceran
02. Surat S-666/PJ.52/2002 05-07-2002 PPN Atas Barang Bekas
03. Surat S-668/PJ.53/2002 05-07-2002 PPN RSS, RS, RE Dan KSB
04. Surat S-697/PJ.51/2002 15-07-2002 Penjelasan Atas Perlakuan PPN BM Bagi Pengusaha Batu Permata Dan Pengusaha Perhiasan Emas
05. Surat S-696/PJ.51/2002 15-07-2002 PPN BM Kendaraan Bermotor
06. Surat S-694/PJ.52/2002 15-07-2002 Permohonan Penegasan Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai Atas Pengalihan Aktiva Dan Kewajiban Proyek Yang Sedang Berjalan
07. Surat Edaran Bersama Direktur Jenderal Anggaran Dan Direktur Jenderal Pajak SE-120/A/2002 & SE-39/PJ./2002 17-07-2002 Penetapan Mitra Kerja KPP Dengan KPKN Dan Bank Operasional Dalam Hal Penerbitan SPMKP Dan SPMIB Di Jakarta Serta Penetapan KPP Koordinator Dalam Hal Penyampaian SSP Lembar Ke-2 Dan DNP
08. Surat S-706/PJ.53/2002 18-07-2002 Perlakuan PPN Atas Kegiatan Usaha PT. Prasmanindo Boga Utama
09. Surat S-711/PJ.52/2002 18-07-2002 Penetapan Masa Pajak (Pengkreditan Pajak Masukan) Bagi Badan Pemungut
10. Surat S-715/PJ.51/2002 19-07-2002 Pelaksanaan SE-11/PJ.532/2000
11. Surat S-727/PJ.532/2002 23-07-2002 Permohonan Penegasan Mengenai PPN Atas Iklan Kemitraan PT.Hutama Karya
12. Surat S-732/PJ.52/2002 24-07-2002 Keputusan Menteri Keuangan No.253/KMK.03/2002
13. Surat S-731/PJ.53/2002 24-07-2002 Permohonan Penegasan Invoice Sebagai Faktur Pajak Standar
14. Surat S-737/PJ.53/2002 25-07-2002 Perlakuan PPN Atas Jasa Konsultasi Oleh LIPI Pada Proyek Pembinaan Kelembagaan Penelitian Dan Pengembangan Pertanian/ ARM-II
15. Surat S-735/PJ.53/2002 25-07-2002 Penjelasan PPN Atas Pemanfaatan JKP Dari Luar Daerah Pabean & Restitusi PPN
16. Surat S-748/PJ.52/2002 26-07-2002 Dasar Pengenaan Pajak Penyerahan Alat-Alat Berat Bekas
17. Surat S-749/PJ.52/2002 26-07-2002 Pajak Pertambahan Nilai Atas Impor Kedelai
18. Surat S-752/PJ.532/2002 29-07-2002 Pemberian Fasilitas Pembiayaan Secara Barsama (Sindikasi) Kepada Nasabah
19. Surat S-753/PJ.51/2002 29-07-2002 PPN Atas Penyerahan Bahan Bakar Minyak (BBM) Untuk Penerbangan Dan Pelayaran Luar Negeri
20. Surat S-762/PJ.53/2002 31-07-2002 Perlakuan PPN Atas Pembelian Software Dengan Cara Download Lewat Internet
21. Surat S-674/PJ.51/2002 08-07-2002 PPN BM Atas Alat Telekomunikasi Selular
22. Surat S-598/WPJ.07/KP.0305/2002 16-08-2002 Penyampaian Laporan Keuangan Yang Diaudit Oleh Akuntan Publik.
23. Keputusan Direktur Jenderal Pajak KEP-394/PJ./2002 30-08-2002 Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan, Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi, Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan Pasal 21, Beserta Petunjuk Pengisiannya
24. Surat S-397/PJ./2002 30-08-2002 Penegasan Atas Beberapa Permasalahan BPPN Menyangkut Bidang Perpajakan
25. Surat S-680/PJ.532/2002 09-07-2002 PPN Atas Jasa Angkutan Laut
26. Surat S-685/PJ.52/2002 09-07-2002 Permohonan Fasilitas Pembebasan PPN BBM Kedutaan Besar Philippina
27. Surat S-683/PJ.53/2002 09-07-2002 Permohonan Menggunakan Tanda Bukti Pembayaran Atau Tagihan Telepon Sebagai Faktur Pajak Standar
28. Surat S-641/PJ.52/2002 10-07-2002 Pajak Pertambahan Nilai Atas Penyerahan Barang Kena Pajak Kepada PKP Yang Berdomisili Di EPTE (Bonded Area)
29. Surat S-693/PJ.53/2002 12-07-2002 Perlakuan PPN Atas Jasa Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus