Sumber :www.pajak.go.id

1. Penerimaan Pajak

Penerimaan pajak yang diadministrasikan di Direktorat Jenderal Pajak selama 5 (lima) tahun terakhir adalah sebagai berikut:

                                                                                                                        (dalam miliar rupiah)

Tahun	PPh	D (%)	PPN	D (%)	PBB	D (%)	PLL	D (%)	Jumlah	D (%)
1993/1994	14.758,9		13.943,5		1.484,5		283,4		30.470,3
1994/1995	18.764,1	27,1	16.544,8	18,7	1.647,3	11,0	301,9	6,5	37.258,1	22,3
1995/1996	21.012,0	11,9	18.519,4	11,9	1.893,9	14,9	452,8	49,9	41.878,1	12,4
1996/1997	25.496,1	25,0	20.393,2	10,1	2.280,0	20,4	570,0	25,9	48.739,3	16,4
1997/1998*)	29.117,7	14,2	24.601,4	20,6	2.505,0	9,9	632,5	10,9	56.856,6	16,7

*) APBN
 

Grafik 1 :

Penerimaan Pajak Tahun 1993/1994 - 1997/1998

 
 

 
 

Grafik 2 :

Penerimaan Pajak Tahun 1997/1998

Grafik 2 memperlihatkan bahwa peranan PPh dan PPN sangat dominan dalam penerimaan pajak.
 
 

Grafik 3 :

Pertumbuhan Penerimaan Pajak Tahun 1994/1995 - 1997/1998

 
 

 

Pada grafik di atas terlihat bahwa pertumbuhan penerimaan PPh, PBB, dan PLL pada tahun 1997/1998 lebih kecil dibandingkan dengan pertumbuhan penerimaan dalam tahun anggaran sebelumnya. Pertumbuhan penerimaan 1997/1998 untuk PPh 14,2%, untuk PBB 9,9%, dan untuk PLL 10,9%. Pertumbuhan penerimaan 1996/1997 untuk PPh adalah 25,0%, untuk PBB 20,4%, dan untuk PLL 25,9%. Keadaan yang berbeda dialami oleh PPN, yang pada 1997/1998 mengalami pertumbuhan 20,6%, lebih besar dibandingkan pertumbuhan penerimaan 1996/1997 yang hanya 10,1%.

Secara keseluruhan, pertumbuhan penerimaan pajak pada tahun 1997/1998, yaitu 16,7%, sedikit lebih tinggi daripada pertumbuhan tahun sebelumnya (16,4%).

Peranan penerimaan pajak terhadap penerimaan dalam negeri selama lima tahun terakhir adalah :

                                                                                                                                                            (dalam miliar rupiah)
 

Tahun	Penerimaan Migas	Penerimaan Pajak	Penerimaan Dalam Negeri (DN) 1)	% Penerimaan Migas terhadap Penerimaan DN	% Penerimaan Pajak terhadap Penerimaan DN
(1)	(2)	(3)	(4)	(2) : (4)	(3) : (4)
1993/1994	12.503,4	30.470,3	56.113,1	22,3	54,3
1994/1995	13.537,4	37.258,1	66.418,0	20,4	56,1
1995/1996	16.054,7	41.878,1	73.013,9	21,9	57,4
1996/1997	19.872,1	48.739,3	84.792,1	23,4	57,5
1997/1998 2)	14.871,1	56.856,6	88.060,7	16,9	64,6

Catatan:

1. Penerimaan dalam negeri terdiri dari: penerimaan minyak bumi dan gas alam, penerimaan perpajakan (PPh, PPN, Bea Masuk, Cukai, Pajak Ekspor, PBB, Pajak Lainnya), dan penerimaan bukan pajak
2. APBN
    

Grafik 4 :

Penerimaan migas, penerimaan pajak, dan penerimaan dalam negeri 1993/1994 - 1997/1998

   
 
 

Grafik 5 :

Peranan penerimaan pajak terhadap penerimaan dalam negeri Tahun 1997/1998

Dari tabel dan grafik di atas terlihat bahwa peranan penerimaan pajak terhadap penerimaan dalam negeri semakin penting sedangkan peranan penerimaan migas semakin menurun, mengingat penerimaan migas sangat dipengaruhi oleh perkembangan ekonomi di luar negeri dan perkembangan politik internasional dengan gejolak yang tidak menentu. Meningkatnya peranan penerimaan pajak tersebut tidak lepas dari pembaharuan perpajakan yang telah dilaksanakan baik dalam tahun 1983 maupun dalam tahun 1994 yang lalu. Dalam tahun 1997 ini pelaksanaan ketentuan

perpajakan yang baru dimaksud senantiasa diupayakan berdasar asas keadilan, pemerataan, dan kepastian hukum, selain juga diarahkan untuk memperkuat struktur dunia usaha dengan mendukung berkembangnya kelompok pengusaha kecil, menengah, dan koperasi.

Pertumbuhan wajib pajak terdaftar selama 4 (empat) tahun terakhir adalah sebagai berikut :
 

Jenis Pajak	01-01-1995	01-01-1996	D (%)	01-01-1997	D (%)	01-01-1998	D (%)
1. PPh Pasal 25 Orang Pribadi  2. PPh Pasal 25 Badan 3. PPh Pasal 21(pemotong) *) 4. PPh Pasal 22  5. PPh Pasal 23  6. PPN  7. Obyek PBB	1.075.342 412.649 538.990 97.704 398.484 260.557 53.734.945	1.125.795 442.435 615.120 103.897 440.355 307.282 73.785.259	4,7 7,2 14,1 6,3 10,5 17,9 37,3	1.193.899 479.926 637.586 112.475 477.307 338.922 76.878.400	6,1 8,5 3,7 9,2 8,4 10,3 4,2	1.263.993 523.456 694.187 118.612 524.654 359.319 74.895.173	5,9 9,1 8,9 5,5 9,9 6,0 -2,6

*) Semua karyawan yang berpenghasilan di atas PTKP dipotong PPh-nya oleh para pemberi kerja.

Grafik 6 :

Perkembangan Wajib Pajak

 
 

 
 

Pada tahun 1998 secara umum perkembangan jumlah Wajib Pajak cukup baik terutama dilihat dari aspek pertumbuhannya yang semuanya mencapai di atas 5%. Wajib Pajak PPh Badan, PPh Pasal 21 (Pemotong), dan PPh Pasal 23 mengalami peningkatan yang cukup berarti (sekitar 9%). Selaras dengan upaya penegakan asas keadilan dalam pemerataan beban pajak kepada seluruh lapisan masyarakat yang sesuai dengan ketentuan perpajakan, kegiatan ekstensifikasi Wajib Pajak akan selalu ditingkatkan terus menerus. Selain kerja keras seluruh aparat perpajakan, bantuan dan kerjasama yang baik dari semua pihak serta kemajuan kegiatan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat serta keadaan lingkungan sosial dan politik yang kondusif sangat mendukung keberhasilan kegiatan ekstensifikasi dimaksud.
 

Grafik 7 :

Perkembangan Obyek PBB

 
 

Dalam SISMIOP, jumlah wajib pajak dihitung per obyek pajak yang dikuasai atau dimiliki oleh subyek pajak. Sesuai dengan pendekatan tersebut, pada tahun 1998 jumlah obyek PBB adalah 74.895.173. Seperti terlihat pada Grafik 7 jumlah obyek PBB tersebut mengalami penurunan (sebesar 2,6%) dibandingkan dengan jumlah tahun sebelumnya (76.878.400). Hal ini karena penggabungan beberapa obyek PBB menjadi satu.

 

JENIS PAJAK	SPT DIKIRIM	SPT DITERIMA	%
(1)	(2)	(3)	4= 3:2
WP Orang Pribadi
- Tahun 1995	819.460	530.758	64,8
- Tahun 1996	874.066	520.582	59,6
- Tahun 1997	895.591	495.717	55,4
WP Badan
- Tahun 1995	315.084	200.106	63,5
- Tahun 1996	345.439	208.778	60,4
- Tahun 1997	366.411	199.890	54,6

Dari tabel di atas terlihat bahwa tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam menyampaikan SPT tahun 1997 lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya.
 

Grafik 8 :

Kepatuhan Penyampaian SPT PPh

 
 

Dari grafik di atas nampak bahwa tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajibannya cenderung menurun.

4.1.    Tunggakan Pajak

Perkembangan tunggakan kumulatif per jenis pajak selama empat tahun terakhir (1994 -1997) dapat dilihat pada tabel berikut:

                                                                                                                                                                ( dalam miliar rupiah)
 

Jenis Pajak	Tahun 94/95	%	Tahun 95/96	%	t %	Tahun 96/97	%	t %	Tahun 97/98	%	t %
1	2	3	4	5	6=4:2	7	8	9=7:4	10	11	12=10:7
PPh	4.283,3	71,9	3.475,4	63,4	(18,9)	3.951,4	57,1	12,0	6.236,0	62,2	36,6
PPN & PPn BM	1.185,2	19,9	1.291,9	23,6	9,0	1.870,9	27,0	30,9	2.336,4	23,3	19,9
PBB	422,8	7,1	598,5	10,9	41,6	940,7	13,6	36,4	1.242,4	12,4	24,3
Lain-lain	67.0	1,1	113,8	2,1	69,9	160,6	2,3	29,1	214,6	2,1	25,2
Jumlah	5.958,3	100	4.881,2	100	(8,0)	6.923,6	100	20,9	10.0297,4	100	31,0

Pada tahun 1997, 1998, secara nominal tunggakan PPh, PPN & PPnBM, PBB dan pajak lain-lain (kolom 10) meningkat dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya (kolom-kolom 2, 4, dan 7). Dibandingkan dengan tingkat pertumbuhan tunggakan pajak dalam tahun 1996 (kolom 9), pertumbuhan tunggakan pajak dalam tahun 1997 (kolom 12) relatif lebih tinggi.
 
 

Grafik 9 :

Tunggakan Pajak Tahun 1994/1995 - 1997/1998

 
 

 
 

Grafik 10 :

Pertumbuhan Tunggakan Pajak Tahun 1994/1996

 
 

 

4.2.    Penagihan Pajak

Perkembangan penagihan pajak untuk Wajib Pajak Orang Pribadi dan Badan selama tiga tahun terakhir (1995 - 1997) dapat dilihat pada tabel (a dan b) berikut ini:

A. Orang Pribadi
 

Uraian	1995	1996	t %	1997	t %
1	2	3	4 = 3 : 2	5	6 = 5 : 3
Jurusita	414	406	(1,9)	416	2,46
STP/SKPKB/SKPKBT	852.542	929.233	8,9	1.688.299	81,69
Surat Tegoran	106.469	131.197	23,2	128.830	(1,80)
Surat Paksa	25.929	28.095	8,4	19.722	(29,80)
Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan	1.283	1.193	7,0	639	(46,44)
Pengumuman Lelang	15	16	6,7	14	(12,5)
Pelaksanaan Lelang	4	10	250	7	(30)

B. Badan
 

Uraian	1995	1996	t %	1997	t %
1	2	3	4 = 3 : 2	5	6 = 5 : 3
Jurusita	414	406	(1,9)	416	2,46
STP/SKPKB/SKPKBT	1.451.463	1.751.384	20,7	2.006.903	14,59
Surat Tegoran	232.330	258.825	11,4	244.504	(5,53)
Surat Paksa	48.024	51.553	7,3	40.618	(21,21)
Surat perintah Melaksanakan Penyitaan	3.863	3.450	(10,7)	2.739	(20,61)
Pengumuman Lelang	135	75	(44,4)	86	14,67
Pelaksanaan Lelang	75	48	(3,6)	46	4,17

Pada tahun 1997 jumlah STP/SKPKB/SKPKBT untuk Wajib Pajak Orang Pribadi dan Badan yang menjadi tunggakan mengalami peningkatan yang cukup tinggi, tetapi tidak diikuti dengan peningkatan jumlah penerbitan Surat Tegoran. Naik atau turunnya jumlah Surat Tegoran yang diterbitkan berkaitan erat dengan (1) meningkat atau mengendurnya pengawasan terhadap pelunasan surat ketetapan, (2) banyak atau sedikitnya perbedaan pendapat antara fiskus dan Wajib Pajak, dan (3) kepatuhan Wajib Pajak membayar tunggakan pajaknya.
 

Grafik 11 :

Jumlah STP/SKPKB/SKPKBT dan Surat Teguran Tahun 1995 - 1997

 
 

 
 

Grafik 12 :

Jumlah Surat Paksa dan SPMP (Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan) Tahun 1995-1997

 
 

Grafik 13 :

Jumlah Pengumuman Lelang dan Pelaksanaan Lelang Tahun 1995-1997

 

Kinerja penagihan pajak terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi dan Badan untuk tahun 1997 semakin baik, hal ini dapat dilihat dari penurunan komponen-komponen: Surat Tegoran, Surat Paksa, dan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan. Membaiknya kinerja penagihan pajak ditunjukkan oleh terjadinya peningkatan kesadaran Wajib Pajak untuk membayar STP/SKPKB/SKPKBT.

Penyuluhan Wajib Pajak dilakukan antara lain melalui pelatihan, penataran, seminar, pengarahan, pendidikan, dan pelatihan. Penyuluhan dilakukan melalui media surat, telepon, radio, televisi, simulasi, lokakarya, pameran, dan lain-lain. Selain dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak, kegiatan penyuluhan ini dilakukan juga dengan bekerjasama dengan pihak swasta dan instansi pemerintah lainnya.

Wajib Pajak yang kurang setuju dengan ketetapan pajak dapat mengajukan keberatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Jumlah permohonan keberatan maupun penyelesaiannya dapat dilihat pada tabel-tabel di bawah ini.

6.1.    Keberatan Pajak Penghasilan

Penyelesaian Keberatan PPh selama tiga tahun adalah sebagai berikut:
 

Tahun	Permohonan				Penyelesaian	%
	WP terdaftar	Jumlah	%	D %		Penyelesaian
(1)	(2)	(3)	(4=3:2)	(5)	(6)	(7=6:3)
1996 1997 1998	1.568.230 1.673.825 1.787.449	11.774 13.788 8.285	0,75 0,82 0.48	25,0 17,1 (39,9)	9.143 10.576 4.821	77,65 76,70 58,19

 
 

Grafik 9 :

Jumlah Permohonan dan Penyelesaian Keberatan PPh Tahun 1996, 1997 & 1998

Dari tabel dan grafik di atas dapat diketahui bahwa tingkat permohonan keberatan PPh pada tahun 1996 meningkat sebesar 25%, sedangkan untuk tahun 1997 menurun sebesar 17,11%. Tingkat penyelesaian keberatan pada tahun 1996 adalah 77,65%, tahun 1997 sebesar 76,70%, dan pada tahun 1998 menurun menjadi 58,19%.

6.2.    Keberatan Pajak Pertambahan Nilai

Tabel berikut menunjukkan hasil penyelesaian keberatan PPN:
 

Tahun	Permohonan				Penyelesaian	%
	WP terdaftar	Jumlah	%	D %		Penyelesaian
(1)	(2)	(3)	(4=3:2)	(5)	(6)	(7=6:3)
1995/96 1996/97 1997/98	307.282 338.922 359.319	7.658 8.920 11.067	2,49 2,63 3,14	(2,35) 16,50 24,10	6.034 6.656 8.219	78,79 74,62 74,27

Grafik 15 :

Jumlah Permohonan dan Penyelesaian Keberatan PPN Tahun 1995/1996 - 1997/1998

Selama 3 tahun terakhir jumlah Wajib Pajak yang mengajukan permohonan keberatan PPN semakin meningkat, sementara persentase penyelesaiannya relatif tetap walaupun secara absolut jumlah penyelesaian meningkat (dari 6.656 ke 8.219).

6.3.    Keberatan dan Pengurangan PBB

a. Keberatan
 

TAHUN	JUMLAH OBYEK  PBB	JUMLAH  PENGAJUAN  KEBERATAN	%	JUMLAH PENYELESAIAN	%
(1)	(2)	(3)	(4=3:2)	(5)	(6=5:3)
1994/1995 1995/1996 1996/1997 1997/1998	48.957.689 53.734.945 73.785.259 74.895.173	295.514 375.388 278.329 188.598	0,60 0,70 0,38 0,25	292.827 373.026 241.445 156.619	99,09 99,37 86,75 83,04

 
 

Grafik 16 :

Jumlah Pengajuan dan Penyelesaian Keberatan PBB Tahun 1994/1995 - 1997/1998

Pada tahun 1997/1998, jumlah Wajib Pajak Bumi dan Bangunan yang mengajukan keberatan menurun drastis dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya.

B. Pengurangan
 

TAHUN	JUMLAH OBYEK PBB	JUMLAH PERMOHONAN PENGURANGAN	%	JUMLAH PENYELESAIAN	%
(1)	(2)	(3)	(4=3:2)	(5)	(6=5:3)
1994/1995 1995/1996 1996/1997 1997/1998	48.957.689 53.734.945 73.785.259 74.895.173	406.231 138.927 271.800 255.450	0,83 0,26 0,27 0,34	406.231 138.719 264.082 234.217	100,0 99,8 98,0 91,7

 
 

Grafik 17 :

Jumlah Permohonan dan Penyelesaian Pengurangan PBB Tahun 1995/1996 - 1997/1998

Pada tahun 1997/1998, jumlah Wajib Pajak yang mengajukan pengurangan menurun dibandingkan tahun sebelumnya. Sama halnya dengan keberatan, dalam tahun mendatang perlu ditingkatkan kinerja pelayanan penyelesaian pengurangan.